Gugat Cerai PNS: Izin Atasan, Lama Proses, dan Hak atas Gaji

- Penulis

Saturday, 21 November 2026 - 10:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ditinjau oleh Ahmad Sayadi, S.H., M.H., C.Med., Advokat dan Dosen Hukum Universitas Pamulang · 21 November 2026

Perceraian yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) punya aturan tambahan di luar prosedur biasa di Pengadilan Agama. Baik istri yang berstatus PNS maupun istri yang menggugat suami PNS perlu memahami soal izin atasan, waktu pengurusannya, dan hak atas gaji setelah bercerai.

Aturan pokoknya ada dalam PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diubah dengan PP No. 45 Tahun 1990. Artikel ini merangkum hal yang perlu Anda siapkan sebelum mengajukan gugat cerai PNS.

ADVERTISEMENT

Butuh bantuan hukum perceraian? Perceraian.co.id

SCROLL TO RESUME CONTENT

Wajib Izin atau Surat Keterangan dari Pejabat

Pasal 3 ayat (1) PP 45/1990 menegaskan bahwa PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Permintaan diajukan secara tertulis dan harus mencantumkan alasan yang lengkap. Secara umum, izin diperlukan bila PNS yang mengajukan perceraian, sedangkan surat keterangan diperlukan bila PNS yang digugat.

Posisi dalam perkara Dokumen dari pejabat Siapa yang mengurus
Istri berstatus PNS menggugat cerai suami Izin perceraian Istri, melalui atasan di instansinya
Istri bukan PNS menggugat suami PNS Surat keterangan Suami, melalui atasan di instansinya
Suami dan istri sama-sama PNS Izin dan surat keterangan Masing-masing, di instansi masing-masing

Jika Anda bukan PNS dan menggugat suami yang PNS, kewajiban mengurus surat keterangan ada pada suami. Tetap sampaikan status kepegawaian suami di dalam gugatan agar pengadilan dapat menyesuaikan prosesnya.

Cara Mengurus Izin Perceraian PNS

  1. Ajukan permintaan tertulis kepada pejabat melalui atasan langsung, dengan alasan perceraian yang lengkap.
  2. Lampirkan dokumen pendukung, misalnya fotokopi buku nikah, KTP, Kartu Keluarga, dan bukti yang mendukung alasan perceraian. Persyaratan detail dapat berbeda di setiap instansi, jadi tanyakan ke bagian kepegawaian.
  3. Ikuti proses pemeriksaan dan pembinaan. Instansi umumnya lebih dulu berupaya merukunkan kembali suami istri.
  4. Terima izin atau surat keterangan, lalu lampirkan pada gugatan atau sampaikan ke Pengadilan Agama.

Berapa Lama Izin Diproses?

Pasal 5 ayat (2) PP 45/1990 mewajibkan atasan yang menerima permintaan izin untuk memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki paling lambat tiga bulan sejak permintaan diterima. Karena itu, sebaiknya izin diurus lebih awal, sebelum gugatan didaftarkan.

Dalam praktik, Pengadilan Agama akan menanyakan izin atau surat keterangan tersebut. Jika belum terbit, sampaikan bukti bahwa permohonan sudah diajukan dan tanyakan kebijakan pengadilan setempat. Perlu diingat, PNS yang bercerai tanpa izin atau surat keterangan dapat dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai Pasal 15 PP 45/1990 dan peraturan disiplin PNS yang berlaku.

Hak Bekas Istri atas Gaji Suami PNS

PP 10/1983 jo. PP 45/1990 mengatur pembagian gaji jika perceraian terjadi atas kehendak suami yang berstatus PNS. Ringkasannya sebagai berikut:

  • Ada anak: gaji dibagi tiga, yaitu sepertiga untuk PNS pria, sepertiga untuk bekas istri, dan sepertiga untuk anak.
  • Tidak ada anak: bagian yang wajib diserahkan kepada bekas istri adalah setengah dari gaji.
  • Hak gugur antara lain jika alasan perceraian karena istri berzina, dan hak berakhir sejak bekas istri menikah lagi.

Untuk cerai gugat, yaitu perceraian atas kehendak istri, bekas istri pada dasarnya tidak berhak atas bagian gaji bekas suaminya. Pengecualiannya, ketentuan itu tidak berlaku apabila istri meminta cerai karena dimadu. Hak anak atas nafkah tetap dapat dituntut melalui gugatan.

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 819 K/Ag/2017 menyatakan bahwa ketentuan pembagian gaji tersebut merupakan bagian dari peraturan disiplin pegawai, bukan kewenangan pengadilan. Artinya, untuk nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak, tuntutannya tetap perlu dimasukkan secara jelas dalam gugatan di Pengadilan Agama.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah PPPK juga wajib mengurus izin cerai?

PP 10/1983 jo. PP 45/1990 secara tegas mengatur Pegawai Negeri Sipil. Untuk pegawai dengan status lain, tanyakan ketentuan internal di instansi masing-masing, karena setiap instansi dapat memiliki aturan kepegawaian sendiri.

Bagaimana jika atasan tidak kunjung memproses izin?

Simpan bukti tanda terima permintaan izin. Batas tiga bulan dalam Pasal 5 ayat (2) PP 45/1990 dapat menjadi dasar untuk menanyakan perkembangan ke bagian kepegawaian, dan bukti permohonan itu dapat disampaikan ke pengadilan.

Apakah biaya gugat cerai PNS berbeda?

Panjar biaya perkara di Pengadilan Agama tidak dibedakan berdasarkan status pekerjaan. Yang berbeda hanyalah kewajiban administratif terkait izin atau surat keterangan dari instansi.

Butuh Pendampingan Gugat Cerai PNS?

Advokat mitra kami dapat membantu menyusun permohonan izin, gugatan beserta tuntutan nafkah dan hak asuh, hingga mendampingi sampai akta cerai terbit. Lihat layanan jasa pengacara cerai gugat di Perceraian.co.id, atau ceritakan situasi Anda melalui WhatsApp 0812-5555-9514.

Artikel ini bersifat informasi umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Persyaratan izin perceraian dapat berbeda di setiap instansi.

Ditinjau Oleh

Ahmad Sayadi

S.H., M.H., C.Med.

Advokat Mitra
Dosen Hukum, Universitas Pamulang

Pendiri yang berfokus sebagai Advokat, akademisi, dan Mediator Tersertifikasi Mahkamah Agung yang berdedikasi memberikan analisis hukum kritis serta pendampingan menyeluruh (litigasi maupun non-litigasi). Berkomitmen menghadirkan solusi penyelesaian sengketa yang efektif melalui jalur mediasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Ditulis oleh Tim Redaksi GugatCerai.com · Ditinjau pada 21 November 2026

Lihat Tim Kami
Konsultasi

Berita Terkait

Gugat Cerai karena KDRT: Tidak Harus Pisah Rumah 6 Bulan, Ini Syarat dan Buktinya
Cara Mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama dan Jika Akta Cerai Hilang
Contoh Surat Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama dan Cara Menyusunnya
Biaya Gugat Cerai di Pengadilan Agama: Rincian Panjar dan Biaya Pengacara
Pengacara Perceraian Terdekat di Jabodetabek: Kami yang Datang ke Pengadilan Anda
Pengacara Perceraian Tangerang: Pastikan Pengadilan yang Tepat, Terima Beres Sampai Akta Cerai
Pengacara Perceraian Jakarta Barat: Bisa Konsultasi Langsung di Kantor Kebon Jeruk
Biaya Pengacara Cerai: Komponen, Faktor Penentu, dan Biaya yang Sering Tersembunyi

Berita Terkait

Saturday, 21 November 2026 - 10:38 WIB

Gugat Cerai karena KDRT: Tidak Harus Pisah Rumah 6 Bulan, Ini Syarat dan Buktinya

Saturday, 21 November 2026 - 10:33 WIB

Cara Mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama dan Jika Akta Cerai Hilang

Saturday, 21 November 2026 - 10:05 WIB

Gugat Cerai PNS: Izin Atasan, Lama Proses, dan Hak atas Gaji

Saturday, 21 November 2026 - 09:42 WIB

Contoh Surat Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama dan Cara Menyusunnya

Friday, 20 November 2026 - 15:34 WIB

Biaya Gugat Cerai di Pengadilan Agama: Rincian Panjar dan Biaya Pengacara

Berita Terbaru

Cerai Gugat

Gugat Cerai PNS: Izin Atasan, Lama Proses, dan Hak atas Gaji

Saturday, 21 Nov 2026 - 10:05 WIB

Cerai Gugat

Contoh Surat Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama dan Cara Menyusunnya

Saturday, 21 Nov 2026 - 09:42 WIB